Sunday, 22 November 2026 Senin-Jumat, 08.00-16.00 WITA dppkb@butonkab.go.id Login
Menu Utama
Login Admin

Tugas dan Fungsi

DPPKB Kabupaten Buton mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian fungsi tersebut dimuat dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton.

Pembagian Bidang

UnitFokus tugas
Kepala DinasMembantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta menyelenggarakan urusan kesekretariatan.
SekretariatKoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi: perencanaan program dan anggaran, keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan PenggerakanKebijakan teknis pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, penggerakan, serta pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB.
Bidang Keluarga BerencanaPenerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, pelayanan KB, serta pembinaan kesertaan ber-KB.
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan KeluargaPembinaan Bina Keluarga Balita, ketahanan remaja, Bina Keluarga Lansia dan rentan, serta pemberdayaan keluarga melalui usaha mikro keluarga.
UPTDPelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu sesuai kebutuhan dan beban kerja.
Kelompok Jabatan FungsionalPelaksanaan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
Catatan redaksi. Uraian tugas jabatan yang mengikat mengikuti naskah Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2022. Ringkasan di atas bukan pengganti naskah peraturan; tautan dokumen tersedia pada halaman Regulasi dan Dasar Hukum.
Diperbarui: 07 Nov 2026 09:14 · 52 dilihat
IDEN