DPPKB Kabupaten Buton mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Fungsi
- perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Rincian fungsi tersebut dimuat dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton.
Pembagian Bidang
| Unit | Fokus tugas |
|---|---|
| Kepala Dinas | Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta menyelenggarakan urusan kesekretariatan. |
| Sekretariat | Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi: perencanaan program dan anggaran, keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat. |
| Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | Kebijakan teknis pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, penggerakan, serta pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB. |
| Bidang Keluarga Berencana | Penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, pelayanan KB, serta pembinaan kesertaan ber-KB. |
| Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pembinaan Bina Keluarga Balita, ketahanan remaja, Bina Keluarga Lansia dan rentan, serta pemberdayaan keluarga melalui usaha mikro keluarga. |
| UPTD | Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu sesuai kebutuhan dan beban kerja. |
| Kelompok Jabatan Fungsional | Pelaksanaan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. |
Catatan redaksi. Uraian tugas jabatan yang mengikat mengikuti naskah Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2022. Ringkasan di atas bukan pengganti naskah peraturan; tautan dokumen tersedia pada halaman Regulasi dan Dasar Hukum.