Sunday, 22 November 2026 Senin-Jumat, 08.00-16.00 WITA dppkb@butonkab.go.id Login
Menu Utama
Login Admin

Pertanyaan Umum

DPPKB Kabupaten Buton mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Lingkup kerjanya meliputi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, pelayanan KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pengelolaan sistem informasi keluarga sesuai Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2022.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang menjadi lokus integrasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Di Kampung KB, pelayanan KB, pembinaan BKB/BKR/BKL, UPPKA, penyuluhan gizi dan kesehatan reproduksi, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara terpadu. DPPKB memfasilitasi pembentukan dan pengembangannya bersama pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.

Pelayanan KB dapat diperoleh melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, dan jejaring mitra KB, serta melalui penyuluh KB dan kader KB di desa/kelurahan. Masyarakat dapat berkonsultasi terlebih dahulu mengenai pilihan metode kontrasepsi yang sesuai. Persyaratan dan alur layanan yang berlaku akan dimuat setelah petunjuk pelayanan resmi ditetapkan DPPKB.

BKB (Bina Keluarga Balita) adalah pembinaan tumbuh kembang dan pengasuhan balita. BKR (Bina Keluarga Remaja) adalah pembinaan ketahanan remaja dan komunikasi keluarga bagi orang tua dengan anak remaja. BKL (Bina Keluarga Lansia) adalah pembinaan keluarga dengan anggota lansia dan keluarga rentan. Ketiganya merupakan program pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan DPPKB bersama kader di tingkat desa/kelurahan.

UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksejahtera) adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha mikro keluarga. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, terutama keluarga peserta KB dan keluarga sasaran pembinaan ketahanan keluarga.

Permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui kanal resmi yang tersedia pada website ini atau secara langsung pada jam kerja. Pemohon menerima jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
IDEN